ZULUBAZE – Baru-baru ini ada usulan kenaikan gaji PNS, padahal sedang terjadi krisis ekonomi dengan adanya PHK dimana-mana. Seolah tidak merasa puas dengan gaji yang dimiliki, atau adanya anggapan bahwa harga bahan pokok naik, menuntut kenaikan gaji tersebut.
Usulan tersebut disampaikan oleh Menteri PANRB, yakni Abdullah Azwar Anas kepada menteri keuangan Sri Mulyani agar gaji PNS dinaikkan. Hal ini disampaikan ketika Anas juga membicarakan tentang adanya rencana dari pemerintah mengubah rumusan tunjangan kinerja.
Pemerintah memang berencana untuk mengubah tunjangan kenaikan, agar semuanya menjadi rata. Untuk mengetahuinya lebih lanjut, silahkan simak pembahasan usulan gaji PNS naik berikut ini.
Adanya Usulan Gaji PNS Naik
Semua dilakukan bukan tanpa sebuah alasan, melainkan ada pertimbangan khusus di dalamnya sehingga pihak Menteri PANRB mengajukan hal tersebut. Menanggapi hal tersebut, tentunya ada hal lain yang harus diperimbangkan kembali.
Permintaan Menteri PANRB
Seperti sudah kami singgung sedikit di atas, bahwa Anas selaku menteri PANRB mengajukan sebuah usulan untuk kenaikan gaji PNS. Hal tersebut dikaitkan dengan adanya pengaturan ulang tunjangan kinerja.
Maka daripada adanya tukin atau tunjangan kinerja yang tidak merata, sedangkan kinerjanya tetap sama, maka lebih diusulkan untuk menaikan gaji. Sebab tukin menjadi hak masing-masing, tapi jika kinerja tidak berubah maka sama saja
Pembahasan ini sudah disampaikan kepada Sri Mulyani. Anas juga menyebutkan bahwa pembahasan soal perubahan skema ini bukanlah hal yang mudah. Ia juga bercerita untuk membahasnya hingga dilakukan sampai larut malam.
Sebab sejak dulu kenaikan gaji tidak pernah dibahas, tapi untuk tunjangannya terus saja naik. Sebagai informasi tambahan lainnya, PNS pernah mengalami kenaikan gaji di tahun 2019 lalu, artinya para PNS tidak merasakan kenaikan gaji selama 4 tahun lamanya.
Tanggapan Tauhid Ahmad Direktur Eksklusif indef
Tentunya dengan hadirnya kabar ini, mendatangkan komentar atau tanggapan dimana-mana. Seperti yang disampaikan oleh Tauhid Ahmad, ia menyebutkan saat ini banyak perusahaan industri sedang banyak melakukan PHK.
Seharusnya ada unsur prihatin dari pihak pemerintah pada masyarakat kecil, apalagi saat ini juga sedang mencuat kasus korupsi BTS yang merugikan negara dengan jumlah banyak. Tidak hanya itu saja keberatan juga masih terus berlanjut.
Yang mana Tauhid Ahmad mengatakan, bahwa saat ini narasi lebih banyak digemborkan untuk pemerintah. Seperti adanya subsidi anggaran mobil pejabat, kenaikan gaji dan lainnya. Ya, meski kondisinya sudah lebih membaik pemerintah ada baiknya prioritaskan kebutuhan publik.
Atau lebih mengutamakan belanja modal untuk perbaikan infrastruktur, atau melakukan operasi pasar untuk menekan angka inflasi. Bukan hanya memikirkan pihak pemerintah agar bisa hidup lebih enak.
Tanggapan Achmad Nur Pengamat Kebijakan Publik dan Narasi Institut
Achmad Nur juga menyampaikan pendapatnya terkait dengan usulan kenaikan gaji tersebut. Akan menjadi sebuah polemik terutama di tengah-tengah kemampuan keuangan negara yang sedang terbatas.
Sebab bisa kita bayangkan APBN memiliki beban digunakan untuk menyuntik dana ke BUMN serta proyek infrastruktur. Adanya dana Rp 3.061 Triliun juga bagian Rp 1000 triliun digunakan untuk membayar utang serta pokok utang dan sisanya untuk belanja pegawai.
Dan jika ruang fiskal kecil tersebut digunakan untuk meningkatkan biaya ASN, khawatirnya keuangan negara menjadi tidak efektif lagi untuk belanja bahan pembangunan. Dalam hal ini pemerintah harus memilih mensejahterakan masyarakat, birokrat atau ASN.
Achamd Nur juga menyampaikan agar kenaikan gaji ini lebih baik ditunda saja sampai ruang fiskal APBN normal kembali. Atau lebih tepatnya, ketika belanja infrastruktur serta IKN tidak lagi menjadi prioritas.
Tanggapan Agus Pambagio Pengamat Kebijakan Publik
Menuturkan bahwa kenaikan gaji bagi ASN ini harus diatur secara reguler seperti pegawa-pegawai swasta. Dan untuk besarannya bisa disesuaikan dengan kemampuan dari anggaran pemerintah itu sendiri.
Hal ini juga bertujuan untuk mengejar turunnya nilai uang karena adanya inflasi yang terjadi. Jangan terlalu memaksakan pemerintah sesuaikan saja dengan dana yang ada.
Terlepas dari berbagai pendapat tersebut, memang seharusnya pemerintah lebih memperhatikan kesejahteraan masyarakat. Apalagi saat ini sedang terjadi PHK dimana-mana yang membuat banyak pihak merasa bingung.
Angka pengangguran juga menjadi bertambah, maka dalam usulan kenaikan gaji PNS ini harus dipertimbangkan kembali. Sebab Indonesia adalah negara demokrasi, yang mana kesejahteraan paling utama seharusnya dimiliki oleh rakyat bukan pemerintah. (redaksi: daftar slot)
